Politik Untuk Kesejahteraan Rakyat

Mengapa masyarakat harus berperan dalam politik? Tentu jawabannya adalah hal tersebut sebagai upaya untuk memenuhi kesejahteraan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebab konsep dasarnya adalah dari, oleh dan untuk masyarakat. Maka di tangan rakyat ditentukan nasib kepemimpinan bangsa yang akan mengatur dan mengelola asset negara untuk memenuhi hajat hidup seluruh bangsa Indonesia melalui apa yang disebut dengan pembangunan Nasional dan daerah pada khususnya.

Pembangunan Nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan Tujuan Nasional. Dengan demikian, maka program dan kebijakan pembangunan Nasional haruslah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan rakyat dan negara untuk menuju kondisi yang lebih baik. Maka kembali lagi pada definisi dasar dari politik sendiri yang merupakan usaha untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, praktik politik haruslah diwujudkan dalam bentuk pembangunan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik secara berkesinambungan.

Pada zaman Soekarno dikenal dengan konsep ekonomi berdikarai untuk melawan hegemoni politik dari bangsa kolonial yang imperial. Pada zaman Soeharto dikenal dengan Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita) untuk melakukan pembangunan yang terstruktur. Hingga pasca reformasi Indonesia mengalami pasang surut dalam pembangunan Nasionalnya.

Itulah sebabnya mengapa perpolitikan harus diisi oleh orang-orang baik dan memiliki kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab dalam praktiknya ia merupakan sarana untuk meraih posisi yang melekat padanya wewenang menjalankan aturan dan menentukan kebijakan. Sehingga partisipasi aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengawasi jalannya kekuasaan agar sesuai dengan tujuan politik itu sendiri.

Akhirnya, yang harus kita pahami bersama adalah bahwa politik merupakan cara dan sarana untuk mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya kasus-kasus pelanggaran hukum oleh oknum-oknum pejabat di Indonesia haruslah disikapi secara proporsional. Sebagai contoh, seseorang dapat mengalami penyakit diabetes apabila mengkonsumsi makanan tinggi karbohidrat dan rendah serat seperti nasi, roti dan sejenisnya. Tapi bukan berarti roti dan nasi tidak baik untuk dikonsumsi semua orang. Hanya karena cara mengkonsumsi dan tingginya kadar yang dikonsumsi tidak sesuai dengan kondisi tubuh saja sehingga menjadikan makanan-makanan tersebut menyebabkan diabetes. Artinya, kondisi dari setiap individu sangat mempengaruhi. Begitu juga dengan politik, sangat tergantung dengan individu yang menjalankannya.

Olehnya itu generasi muda yang saat itu telah mengambil kesempatan dalam momentum perhelatan politik 2024 nanti wajib hukumnya mempunya gagasan yang ideal dan tentunya terfokus pada konsentrasi penyelalesaian akar masalah rakyat saat ini..

Misalnya kita contohkan pada daerah daerah  tarulah kabupaten seram bagian timur yang kondisi daerahnya kepulauan, tentunya kita tahu benar apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Maka kita di tuntut untuk memahami semua kondisi rakyat di daerah kita sehingga itu yang menjadi dasar perjuangan kita di panggung panggung politik dan bukan hanya menang dan berkuasa melainkan menang dan bekerja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat kita.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Ambon, Dukung Pemkot Cegah Punglih di Kota Ambon".

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Ambon mendukung Penuh sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon berlaku tegas perihal penagihan retribusi sampah di Pasar Mardika Ambon. 

Pungutan Liar yang di rasakan oleh para pedagang pasar di Mardika beberapa Minggu ini memperlihatkan ada kelonggaran yang mestinya di tutupi melalui kebijakan Pemerintah Kota ambon, kami meyakini profesionalitas serta ketegasan PJ Walikota ambon dalam menyikapi persoalan demikian.

Ketua Umum M.Rizki Rumadan mengharapkan agar Pj walikota Ambom secara maxsimal mengharahkan petugas di likup pemkot di  TKP sehingga tidak ada lagi oknom-oknom yang menagih retribusi sampah dan pungli  di pasar Mardika tanpa legitimasi yang jelas da sepihak, PJ harus tegas bahkan menggunakan perangkat keras sekalipun. 

Pemerintah Kota sebagai fasilitator terhadap fasilitas yang digunakan oleh para pedagang dan pengguna usaha lainya di kota ambon tentunya segala retribusi yang dihasilkan dari tempat-tempat tersebut  harus masuk pada kas Pemkot. Sebagaimana konsep dasar dari retribusi itu sendiri.

Diketahui, Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon yang sudah memulai penagihan retribusi sampah ke pedagang di Pasar Mardika Ambon, pada Senin (3/7/2023). Dengsn tarif yang dipatok untuk jasa kebersihan ini Rp.5 ribu per pedagang.

IMM Cabang Ambon sangat mengapresiasi kebijakan yang ambil oleh Pj.Wali Kota Ambon diatas,yang tentunya berdampak pada dua hal, yang pertama, adalah sebagai langkah antisipatif  guna mencegah Pungutan Liar di TKP, memberi kenyamanan pada Pihak pihak terkait dan juga sebagai strategi pemulihan Ekonomi di kota Ambon.

Pada Kesempatan IMM Cabang Ambon sebagai Organisasi Kemahasiswaan tentunya memahami posisi gerakannya, yakni sebagai mitra kritis Pemerintah kota Ambon. Mendukung segala bentuk Publik Policy Pemkot yang pro terhadap masyarakat. Dan hadir sebagai Organ solutif yang siap bersinergi untuk menciptakan Kota ambon yang maju, damai, dan beradab.

MENANDAI 77 TAHUN INDONESIA, LAHIRLAH ‘MALUKU MENGGUGAH

 

Setelah beberapa kali tertunda, akhirnya rampung juga buku “Politik Kreatif - Maluku Menggugah. Soft launching buku akan diadakan akhir Agustus di Ambon.

Sementara grand launching buku rencananya akan diadakan di Perpustakaan Nasional Jakarta, yang dirangkai dengan diskusi bertajuk sama dengan judul buku, yakni: “Maluku Menggugah”, menghadirkan sejumlah tokoh dan pimpinan organisasi berbasis masyarakat Maluku.

Alasan utama menulis buku ini, karena ada banyak tuntutan, maupun gugatan yang dapat diajukan, melihat realitas berbangsa dan bernegara hari ini. Apa yang belakangan ini mengemuka di Papua dan juga di Maluku yang notabene dihuni oleh ras Melanesia, jelas menunjukan adanya kekecewaan politik yang mesti dikelola dengan lebih arif dan responsif.

Perspektif berkebangsaan yang hidup dalam setiap kepala generasi hari ini, mesti dapat disikapi dengan proporsional dan objektif. Karena semua yang terjadi tidak dengan serta-merta, namun lahir dan tumbuh dari berbagai anomali, paradoks serta ketimpangan yang terus mengemuka.

Dalam ketidakpastian dan tidak menguntungkan sebagian pihak, lanjut dia, memaksa situasi seolah-olah ada pada posisi normal atau on the right track, apalagi dengan cara menindas, menggunakan kekerasan, dipenuhi praktik ketidakadilan dan diskriminasi serta minus kepekaan sosial harus segera dihentikan.

Formula baru perlu dirumuskan, guna menjamin integrasi nasional dalam rentang waktu yang panjang. Itu artinya, negara harus lebih inklusif, yakni menempatkan negara dalam memahami masalah atau realitas kekinian dengan cara pandang atau setidaknya turut mewakili perspektif berbagai kelompok anak bangsa ‘yang kecewa’.

Sementara itu, menyikapi political discontent atau kekecewaan politik yang dirasakan dan terus menyeruak di kawasan timur Indonesia, terutama di Maluku, upaya atau perjuangan politik harus terus dilakukan oleh masyarakat sipil, aktivis maupun para politisi. Antara lain dengan pendekatan politik yang kreatif atau Politik Kreatif. 

Politik Kreatif adalah semua aktivitas atau gerakan politik dengan menggunakan pendekatan yang kreatif. Adapun praktik dan aktualisasinya dapat meliputi; penggunaan konten kreatif seperti narasi, satire dan jargon; penggunaan alat peraga, simbol dan gimik; dan penggunaan media sosial sebagai medium distribusi pesan yang efektif.

Politik Kreatif di era majunya teknologi digital tidak saja dapat membuat dampak maupun pengaruh dari satu upaya atau gerakan politik semakin luas dan besar, tapi juga meminimalisir political cost atau ongkos politik. Melalui pendekatan yang kreatif, langkah politik, setidaknya dalam upaya mainstreaming satu isu atau kepentingan politik bisa jauh lebih efektif dan efisien.

Senang sekali Bang Usman Hamid Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia mau menuliskan kata pengantar dalam buku ini. Semoga buku ‘Maluku Menggugah’ dapat memberikan sumbangsih dan memicu berlangsungnya percakapan lebih lanjut tentang Maluku yang indah, lestari alam dan keanekaragaman hayatinya, serta adil, merdeka, dan sejahtera manusianya.

Ambon, 25 Agustus 2022

Ikhsan Tualeka

SEKDA SBT MELANTIK DUA PEJABAT PEMERINTAH NEGRI

 Bula,Senin 22/8/2022

Sekretaris Daerah Kab.Seram Bagian Timur Drs.Jafar Kwairumaratu Melantik dan Mengambil Sumpah Dua Penjabat Kepala  Negeri dan Negeri Administratif dlm lingkup Kab.Seram Bagian Timur, diantaranya Penjabat Kepala Negeri Kiltai Kec.Seram Timur dan Penjabat Kepala Negeri Administratif Watu-watu Kec.Kian Darat.

Pelantikan berlangsung di gedung Aulla Pandopo Bupati Seram Bagian Timur yg disaksikan Oleh Kepala Dinas  Pemdes dan Kepala Dinas Kesehatan Kab.Seram Bagian timur selaku saksi Pengambilan sumpah dan disaksikan juga oleh tamu undangan lainnya.

Hadir mengikuti acara pelantikan tersebut, Asisten II dan pimpinan OPD dlm lingkup Kab.SBT,Kepala Urusan Agama selaku rohaniawan,  tokoh masyarakat serta undangan lainnya.

DEFORESTASI DI MALUKU RAYA SEMAKIN MENGKHAWATIRKAN

DEFORESTASI DI MALUKU RAYA SEMAKIN MENGKHAWATIRKAN  

Catatan 77 tahun ber-NKRI

( Oleh Iksan Tualeka )

Adalah fakta, deforestasi atau penggundulan hutan di Maluku Raya (Maluku dan Maluku Utara) terus meluas. Deforestasi adalah aktivitas penebangan hutan sehingga lahannya dialihfungsikan untuk penggunaan non hutan, seperti pertambangan, pertanian, perkebunan, peternakan dan permukiman.

Berdasarkan data Yayasan Auriga Nusantara, total luas deforestasi di Maluku Raya dalam rentang waktu 2015-2019 mencapai 110.398 hektar. Kehilangan tutupan hutan tertinggi terjadi pada 2015 seluas 45.136 hektar, kemudian turun menjadi 31.863 hektar. Angka itu sempat turun drastis pada 2017 seluas 8.403 hektar, namun deforestasi naik lagi pada 2018 (11.211 hektar) dan 2019 (13.783 hektar). 

Sementara data lainnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tahun 2020, menyebutkan bahwa lahan kritis di kawasan pesisir pantai di Indonesia yang saat ini mencapai 600 ribu hektar, kerusakan paling parah justru terjadi di kawasan Maluku dan Papua. Menunjukan bahwa di Maluku Raya deforestasi tidak saja terjadi di hutan yang ada kawasan pegunungan atau perbukitan, tapi juga pada pesisir pantai.

Adapun dari data lama yang dikeluarkan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku tahun 2011 lalu, memperlihatkan rata-rata laju kerusakan hutan di Maluku adalah 16.000 hektar per tahun. Dari hasil analisis perubahan tutupan hutan melalui citra satelit menunjukkan pada tahun 2011 luas hutan di Provinsi Maluku yang sebelumnya mencapai 4.373.474,65 hektar telah mengalami pengurangan sebanyak 17.165,35 hektar selama periode 2006-2011.

Dari data tersebut pula dijelaskan bahwa untuk laju degradasi hutan selama periode 2006-2011 mencapai 561,93 hektar atau rata-rata 93,65 hektar per tahun. Dengan kata lain, dalam satu tahun ada hutan setara dengan 250 lapangan sepakbola di babat atau dialihfungsikan di Maluku.

Deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Maluku pada Tahun 2000-2009 berdasarkan data BPKH Wilayah IX Tahun 2011 menunjukan angka tertinggi terjadi di dalam kawasan hutan Kabupaten Buru termasuk Buru Selatan yakni 10.407 hektar, diikuti oleh Seram Bagian Barat 7.685 hektar dan Maluku Tengah (Seram Bagian Tengah) 6.422 hektar. Ini belum terhitung di Seram Bagian Timur dan pulau-pulau yang relatif lebih kecil seperti Yamdena di Tanimbar.

Sedangkan di Maluku Utara, dari catatan WALHI setempat, hingga tahun 2021 dari total luasan hutan di Maluku Utara sebesar 2.519.623.91 hektar, 76.800,51 hektar telah diberikan kepada 41 pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan pertambangan. Sedangkan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sebesar 59.949,14 hektar. Masih ada lagi untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam sebesar 735.941 hektar. 

Kemudian IUPHHK pada hutan tanaman 67.684 hektar, dan IUPHHK pada hutan tanaman rakyat 19.438 hektar, sementara pada hutan lindung 577.504,18 hektar, hutan konservasi 218.955,20 hektar dan hutan produksi mencapai 1.711.536,10 hektar. Masih ada lagi konsesi untuk 96 IUP yang saat ini sudah masuk tahap operasional produksi dan tiga kontrak karya sebesar 614.881,17 hektar.

Sungguh semua data atau angka di atas menunjukan bahwa deforestasi di Maluku Raya telah menuju pada situasi yang mengkhawatirkan. Atau memberikan sinyalemen kuat, bahwa Maluku Raya ada dalam ancaman berbagai persoalan atau bencana, dampak dari deforestasi, kini dan nanti, bila tak ada upaya serius mencegah kerusakan yang lebih parah, dan mengembalikan fungsi hutan dengan berbagai upaya reboisasi.

Ancaman yang jelas dan nyata bila melihat atau belajar dari bagaimana dampak deforestasi di berbagai daerah, termasuk di Maluku Raya. Ada sejumlah dampak utama yang telah dan akan dialami atau mengemuka.

Pertama, dampak pada masyarakat adat. Seperti diketahui sejumlah hutan di kawasan Maluku Raya juga dihuni atau dimiliki oleh masyarakat adat atau lokal. Deforestasi dengan perambahan hutan kerap mengancam hak ekonomi sosial budaya masyarakat adat setempat, yang seringkali berujung pada konflik agraria antara masyarakat adat dengan investor atau perusahaan.

Di Maluku, contoh nyata dapat dilihat dalam konflik antara masyarakat adat di Sabuai dan masyarakat adat Bati Seram Bagian Timur dengan sejumlah perusahaan beberapa waktu lalu. Konflik terjadi karena masyarakat adat melawan perusahaan berkedok usaha perkebunan yang merambah hutan sehingga menimbulkan kerusakan dan bencana banjir. 

Sejumlah aktivis dari kalangan masyarakat adat Sabuai pun dikriminalisasi akibat mempertahankan hutan adat mereka. Begitu pula dengan yang terjadi di sejumlah kawasan lainnya di Pulau Seram dan Pulau Buru, kerap terjadi konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan dan perusahaan pertambangan.

Di Maluku Utara juga sama, terlihat dari berbagai konflik agraria. Seperti konflik yang terjadi antara masyarakat adat Desa Woe Jarana, Woe Kobe dan Kulo Jaya di Halmahera Tengah dengan perusahaan pertambangan PT Weda Bay Nickel yang menduduki dan membabat hutan adat untuk keperluan tambang. Perusahaan tersebut memiliki konsesi tambang seluas 54.874 hektar.

Konflik perusahaan tambang juga dengan masyarakat adat juga terjadi di Sawai dan Tobelo. Potensi konflik agraria dan pengambilan paksa tanah adat di Maluku Utara terbilang besar, karena dikelurkannya berbagai ijin pertembagan dan ijin pemanfaatan hasil hutan dan kayu oleh pemerintah kepada sejumlah investor atau perusahaan.

Kedua, kerusakan lingkungan. Akibat deforestasi yang menyebabkan kerusakan hutan menyebabkan banjir dan erosi tanah. Bahkan setiap tahun banjir bandang dan longsor telah menjadi langganan di berbagai daerah di Maluku, termasuk pada kawasan yang sebelumnya tidak pernah dilanda bencana.

Ketiga, kepunahan masif berbagai spesies hewan dan tumbuhan. Deforestasi menyebabkan habitat bermacam spesies hewan, serangga dan tumbuhan yang ada atau tinggal di dalam hutan rusak dan lenyap. Kerusakan ekosistem hutan mengakibatkan mereka tidak lagi mampu bertahan hidup di habitat aslinya.

Kondisi tersebut tentu saja juga berdampak pada bidang pendidikan dan penelitian yang kehilangan objek kajian karena spesies yang diteliti tidak dapat lagi ditemukan. Selain itu, di bidang kesehatan, deforestasi dan kerusakan dapat berakibat hilangnya berbagai jenis obat yang bersumber dari flora, fauna, serangga atau burung-burung yang tinggal hutan.

Keempat, siklus air akan terganggu. Dampak deforestasi yang menyebabkan kerusakan hutan lainnya adalah terganggunya siklus air. Tentu saja, pohon memiliki peranan yang penting dalam siklus air, yaitu menyerap curah hujan serta menghasilkan uap air yang nantinya akan dilepaskan ke atmosfer.

Dengan kata lain, semakin sedikit jumlah pohon yang ada di permukaan tanah, maka kandungan air di udara yang nantinya akan dikembalikan ke tanah dalam bentuk hujan juga sedikit. Selain itu, pohon juga berperan dalam mengurangi tingkat polusi air, yaitu dengan mengurangi polutan dan menghentikan pencemaran.

Jumlah pohon-pohon yang berkurang di hutan akibat kegiatan deforestasi dapat mengurangi efektivitas hutan guna menjalankan fungsinya dalam menjaga tata letak air. Dampaknya saat musim kemarau, terjadilah kekeringan disebabkan karena pohon yang berfungsi sebagai tempat penyimpan cadangan air tanah berkurang signifikan.

Kelima, rusaknya ekosistem darat dan air. Hutan menjadi habitat bagi berbagai jenis spesies hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ini berarti hutan merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang terdapat di bumi. Kegiatan deforestasi dan pembukaan hutan secara semena-mena dapat mengakibatkan kerusakan dan kepunahan bagi kekayaan alam tersebut. 

Dampak kerusakan hutan yang terjadi akan menyebabkan banjir dan erosi tanah yang dapat mengangkut partikel-partikel tanah menuju ke laut. Pada akhirnya akan mengalami proses sedimentasi atau pengendapan di sana. Pengendapan tanah yang berlebihan merusak kawasan pesisir pantai, seperti terumbu karang.

Keenam, mengakibatkan abrasi di pesisir. Rusaknnya hutan dikawasan pesisir pantai menyebabkan terjadinya abrasi atau pengikisan pasir pantai dan tanah akibat pasang-surut serta gelombang air laut. Dampaknya lanjutannya tentu saja turut merusak ekosistem di lautan. 

Selain itu, kerusakan hutan akibat deforestasi memicu terjadinya berbagai macam bencana lainnya, seperti pemanasan global yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar. Hingga di titik ini, melihat deforestasi yang semakin masif di Maluku Raya terlihat jelas bahwa komitmen Pemerintah Indonesia terhadap emisi karbon masih sangat diragukan. 

Deforestasi yang terus meluas pada satu sisi, dan dampak buruk yang menyertainya pada lingkungan dan masyarakat pada sisi yang lain, adalah bukti gagalnya pengelolaan negara sejauh ini, pusat maupun daerah. Di Maluku Raya, tidak saja laut yang dikeruk, hutan pun di babat tanpa ampun, dan masih banyak generasinya yang berdiam diri, pasrah, atau hanya mengelus dada.

Ambon, 16 Agustus 2022

Inpres 4/2022 Wujud Komitmen Pemerintah Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah terus berupaya menanggulangi kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah tanah air. Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem merupakan langkah percepatan pemberantasan kemiskinan ekstrem di Indonesia yang ditargetkan tuntas pada 2024 mendatang.

“Inpres itu untuk mempercepat, karena kita juga bertekad bahwa kemiskinan ekstrem pada 2024 adalah nol persen,” ujar Wapres, Selasa (14/06/2022), dalam keterangan pers usai membuka Kongres Halal Internasional Tahun 2022 di Ballroom Novotel Bangka, Novotel Hotel and Convention Centre, Pangkalan Baru, Kepulauan Bangka Belitung.

Wapres menuturkan, setelah sebelumnya berupaya menghapus kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten pada tahun 2021, pada tahun 2022 pemerintah menargetkan untuk menghapus kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota.

“Karena itu, kita mempercepat bagaimana sisa-sisa setelah 2021 kita coba dengan 35 kabupaten, sekarang ini dengan 200 kabupaten lebih, dan sisanya (pada) 2023 – 2024,” tuturnya.

[Baca Juga: Presiden Jokowi Keluarkan Inpres 4/2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem]

Wapres menyampaikan, salah satu hal esensial yang sedang dilakukan saat ini adalah penyempurnaan data yang dikoordinasikan oleh dua kementerian koordinator (kemenko) yakni Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kemenko Bidang Perekonomian.

“Supaya mereka yang tergolong miskin ekstrem itu namanya maupun alamatnya, by name by address, diketahui secara detail, terus disempurnakan,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah saat ini juga terus memberikan berbagai jenis bantuan untuk perlindungan sosial dan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Di samping memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, (pemerintah) juga melakukan pemberdayaan ekonomi melalui Kemenko Perekonomian,” ujarnya.

Berdasarkan Inpres 4/2022, Wapres selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mengoordinasikan seluruh kementerian agar saling berkolaborasi dan menopang, sehingga program-programnya tidak tumpang tindih. Wapres menyampaikan, melalui kolaborasi dan saling topang tersebut, diharapkan juga anggaran terkait pemberantasan kemiskinan ekstrem yang ada di masing-masing kementerian menjadi konvergen.

“Kementerian ini mengerjakan apa, kementerian ini mengerjakan apa, sehingga pekerjaan itu tidak tumpang tindih. Jadi konvergensi daripada pembiayaan itu juga bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya. (BPMI SETWAPRES/UN)

Diantara Prestasi dan Prestise Congrat Drs. Jafar Kwairumaratu

Diantara Prestasi dan Prestise

Congrat Drs. Jafar Kwairumaratu

"Dua pejuang yang paling berkuasa adalah kesabaran dan waktu." Suatu ungkapan kontemplatif, yang disampaikan Lev Nikolayevich Tolstoy (1828-1910), yang populer dengan sapaan Leo Tolstoy. Ia seorang sastrawan besar Rusia pada zamannya. 

Salah satu karyanya yang hits yakni, Hadji Murad di tahun 1912 lampau, berkisah tentang seorang pejuang Muslim Checnya. Qoutes ini cocok untuk merefleksikan perjalanan Drs. Jafar Kwairumaratu dalam episode perjuangannya mencapai top birokrat bergengsi di bumi Ita Wotu Nusa itu. 

***

Suatu malam disalah satu hotel tua di kota yang berjuluk manise ini, dering ponsel saya berbunyi tanda panggilan masuk dari salah seorang mahasiswa, ia katakan dalam dialeg Malayu Ambon beraksen Werinama nun jauh di Seram Timur sana. 

"Pak e om Jafar mau bakudapa deng Pak." Saya pun katakan "oke ade beta turun par bakudapa antua ade." Itu adalah pembicaraan saya dengan salah satu punakannya via ponsel, yang kuliah di Fisip Unpatti, tempat dimana saya abdikan diri sebagai seorang pedagog. 

Hari saat kita bersua kebetulan saya sedang mengikuti kegiatan penyelenggara Pemilu di hotel tua itu. Dan pada akhirnya kita pun bersua. Pak Jafar nampak menerima saya dalam suasana yang penuh kekeluargaan, lantaran sudah mengenal saya jauh sebelum pertemuan kami itu.

Tak ada sekat, saya layaknya seorang punakannya, yang sekian lama baru bertemu lagi dengannya. Meskipun demikian dari raut wajahnya ia nampak serius hendak mengungkapkan sesuatu yang penting kepada saya. 

Saya kemudian mendengar ia katakan telah mengikuti seleksi calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), yang dilakukan pada era Bupati Vanath. Sambil ia paparkan prestasi dalam seleksi itu dengan nilai yang tertinggi dari calon Sekda lainnya. 

Dalam perjalanannya kendati Pak Jafar memiliki prestasi dengan nilai yang tertinggi sebagai calon Sekda, namun nasib baik belum berpihak kepadanya, untuk mengemban posisi ketiga strategis di bumi Ita Wotu Nusa itu. Figur lainnya yang justru yang dilantik sebagai Sekda. 

Tidak patah semangat Pak Jafar tampil seperti biasanya, dimana ia tetap mengemban salah satu jabatan dilingkup Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten SBT. Hingga kemudian di tahun 2021 putra terbaik dari Negeri Kilmury ini dipercayakan mengemban jabatan sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Sekda SBT. 

***

Dalam perkembangan selanjutnya, saya tidak banyak mengikuti babak kedua tatkala Pak Jafar kembali lagi di front pertempuran, untuk kembali mengikuti seleksi calon Sekda SBT bersama figur-figur lainnya, setelah beberapa tahun lalu ia ikut, namun belum bernasib baik. 

Hari ini dari akun facebok, saya melihat ramai berbagai ucapan selamat dari warga masyarakat Kabupaten SBT kepada Pak Jafar yang akan dilantik sebagai Sekda Kabupaten SBT oleh Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas pada Jumat 29 Juli 2022 besok di Bula.

Suatu prestasi untuk seorang birokrat senior di bumi Ita Wotu Nusa itu, dimana karier birokratnya dimulai dari level bawah hingga mencapai suatu prestise, yang tak lain adalah mengemban jabatan Sekda, dengan kualifikasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dengan eselon minimal II.b.

Mengakhirinya mengutip ungkapan Albert Einstein (1879-1955), seorang fisikawan kelahiran Jerman bahwa, "janganlah mencoba menjadi orang sukses. Jadilah orang yang bernilai. Insya Allah Pak Jafar akan menjadi figur yang bernilai, dimana memiliki kontribusi dalam tata kelola birokrasi pemerintahan di Kabupaten SBT yang lebih baik lagi. (M.J. Latuconsina).