Politik Untuk Kesejahteraan Rakyat

Mengapa masyarakat harus berperan dalam politik? Tentu jawabannya adalah hal tersebut sebagai upaya untuk memenuhi kesejahteraan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebab konsep dasarnya adalah dari, oleh dan untuk masyarakat. Maka di tangan rakyat ditentukan nasib kepemimpinan bangsa yang akan mengatur dan mengelola asset negara untuk memenuhi hajat hidup seluruh bangsa Indonesia melalui apa yang disebut dengan pembangunan Nasional dan daerah pada khususnya.

Pembangunan Nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan Tujuan Nasional. Dengan demikian, maka program dan kebijakan pembangunan Nasional haruslah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan rakyat dan negara untuk menuju kondisi yang lebih baik. Maka kembali lagi pada definisi dasar dari politik sendiri yang merupakan usaha untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, praktik politik haruslah diwujudkan dalam bentuk pembangunan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik secara berkesinambungan.

Pada zaman Soekarno dikenal dengan konsep ekonomi berdikarai untuk melawan hegemoni politik dari bangsa kolonial yang imperial. Pada zaman Soeharto dikenal dengan Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita) untuk melakukan pembangunan yang terstruktur. Hingga pasca reformasi Indonesia mengalami pasang surut dalam pembangunan Nasionalnya.

Itulah sebabnya mengapa perpolitikan harus diisi oleh orang-orang baik dan memiliki kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab dalam praktiknya ia merupakan sarana untuk meraih posisi yang melekat padanya wewenang menjalankan aturan dan menentukan kebijakan. Sehingga partisipasi aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengawasi jalannya kekuasaan agar sesuai dengan tujuan politik itu sendiri.

Akhirnya, yang harus kita pahami bersama adalah bahwa politik merupakan cara dan sarana untuk mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya kasus-kasus pelanggaran hukum oleh oknum-oknum pejabat di Indonesia haruslah disikapi secara proporsional. Sebagai contoh, seseorang dapat mengalami penyakit diabetes apabila mengkonsumsi makanan tinggi karbohidrat dan rendah serat seperti nasi, roti dan sejenisnya. Tapi bukan berarti roti dan nasi tidak baik untuk dikonsumsi semua orang. Hanya karena cara mengkonsumsi dan tingginya kadar yang dikonsumsi tidak sesuai dengan kondisi tubuh saja sehingga menjadikan makanan-makanan tersebut menyebabkan diabetes. Artinya, kondisi dari setiap individu sangat mempengaruhi. Begitu juga dengan politik, sangat tergantung dengan individu yang menjalankannya.

Olehnya itu generasi muda yang saat itu telah mengambil kesempatan dalam momentum perhelatan politik 2024 nanti wajib hukumnya mempunya gagasan yang ideal dan tentunya terfokus pada konsentrasi penyelalesaian akar masalah rakyat saat ini..

Misalnya kita contohkan pada daerah daerah  tarulah kabupaten seram bagian timur yang kondisi daerahnya kepulauan, tentunya kita tahu benar apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Maka kita di tuntut untuk memahami semua kondisi rakyat di daerah kita sehingga itu yang menjadi dasar perjuangan kita di panggung panggung politik dan bukan hanya menang dan berkuasa melainkan menang dan bekerja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat kita.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Ambon, Dukung Pemkot Cegah Punglih di Kota Ambon".

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Ambon mendukung Penuh sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon berlaku tegas perihal penagihan retribusi sampah di Pasar Mardika Ambon. 

Pungutan Liar yang di rasakan oleh para pedagang pasar di Mardika beberapa Minggu ini memperlihatkan ada kelonggaran yang mestinya di tutupi melalui kebijakan Pemerintah Kota ambon, kami meyakini profesionalitas serta ketegasan PJ Walikota ambon dalam menyikapi persoalan demikian.

Ketua Umum M.Rizki Rumadan mengharapkan agar Pj walikota Ambom secara maxsimal mengharahkan petugas di likup pemkot di  TKP sehingga tidak ada lagi oknom-oknom yang menagih retribusi sampah dan pungli  di pasar Mardika tanpa legitimasi yang jelas da sepihak, PJ harus tegas bahkan menggunakan perangkat keras sekalipun. 

Pemerintah Kota sebagai fasilitator terhadap fasilitas yang digunakan oleh para pedagang dan pengguna usaha lainya di kota ambon tentunya segala retribusi yang dihasilkan dari tempat-tempat tersebut  harus masuk pada kas Pemkot. Sebagaimana konsep dasar dari retribusi itu sendiri.

Diketahui, Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon yang sudah memulai penagihan retribusi sampah ke pedagang di Pasar Mardika Ambon, pada Senin (3/7/2023). Dengsn tarif yang dipatok untuk jasa kebersihan ini Rp.5 ribu per pedagang.

IMM Cabang Ambon sangat mengapresiasi kebijakan yang ambil oleh Pj.Wali Kota Ambon diatas,yang tentunya berdampak pada dua hal, yang pertama, adalah sebagai langkah antisipatif  guna mencegah Pungutan Liar di TKP, memberi kenyamanan pada Pihak pihak terkait dan juga sebagai strategi pemulihan Ekonomi di kota Ambon.

Pada Kesempatan IMM Cabang Ambon sebagai Organisasi Kemahasiswaan tentunya memahami posisi gerakannya, yakni sebagai mitra kritis Pemerintah kota Ambon. Mendukung segala bentuk Publik Policy Pemkot yang pro terhadap masyarakat. Dan hadir sebagai Organ solutif yang siap bersinergi untuk menciptakan Kota ambon yang maju, damai, dan beradab.