DPD KIBAR MALUKU

DPD KIBAR MALUKU

DPD KIBAR MALUKU MEMPERTANYAKAN KETEGASAN GUBERNUR MALUKU TERKAIT BERKIBARNYA BENDERA RMS DI KUDAMATI AMBON  HARI JUMAT KEMARIN.

  

Bendera RMS Yang dikibarkan oleh OTK berlangsung  pd hari jumat, 27-01-2017 pukul 06.30 wit. saksi Mey Tanamal, 34 thn, guru SD inpres 21 kuda mati Kec. Nusaniwe Ambon, Halong Atas Kec. Baguala Ambon saksi dtng di sekolah krn saksi adala guru di sekolah tersbt. dan pd pkl. 06.55 wit. saksi mau membunyikan bel ternyata saksi melihat ada Bendera Empat warnah berkibar di atas tiang bendera Sekolah SD inpres 21 Kuda mati. Setelah itu saksi langsung menghubungi anggota polisi dan kemudian dari anggota polsek Nusaniwe dtng dan langsung menurunkan dan mengamankan bendera tersebut. Di duga bendera tersebut adalah bendera RMS.

Ini bukan merupakan hal baru bagi maluku sehingga kami melihat ada ketidakseriusan pemerintah daerah maluku dalam memberantas gerakan separatis dimaluku. Ini adalah bibit perlawanan terhadap negara dan harus di tumpas sampai keakarakarnya.

ANALIS DPD KIBAR ABDUL KADIR RUMAGIA. Yang juga pengurus DPD KIBAR MALUKU mengungkapkan bahwa ada aroma tidk sedap di provinsi maluku tentang keberadaan RMS yang menyebarluaskan idiologinya di kalangan mudah maluku saat ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, KEMENHAN harus melakukan rekontruksi idiologi bangsa di maluku ( tegas dia )

Senada dengan itu KETUA DPD KIBAR MALUKU Martho Zaini Warat ,S.Sos. juga menambahkan bahwa setiap anak bangsa juga bertanggung jawab atas keamanan bangsanya seperti termuat dalam uu.

Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Dengan demikian kami mintakan ada kerja sama aktif dari kementrian terkait dalam melakukan penguatan nilai kebangsaan yang juga diikuti dengan peningkatan kesejahteraan di wilayah rawan separatis seperti di papua ,maluku dan aceh.

( BIDANG MEDIA )

Posisi Mahasiswa dan Perjuangan Nasional

Posisi Mahasiswa dan Perjuangan Nasional

( oleh : Martho Z warat )

Pendidikan merupakan sebuah inti dari kemajuan tenaga produktif nasional. Gerak maju bangsa Indonesia untuk berkembang menjadi sebuah bangsa modern, mandiri dan bermartabat terhalang oleh masih berkuasanya susunan ekonomi Imperialisme dalam ekonomi didalam negeri. Imperialisme telah menguasai sumber daya  dan seluruh kekayaan alam nasional tanpa menyisakan sedikitpun, sehingga sektor pendidikan kekeringan anggaran. Imperialisme pula yang mengharuskan sistem pendidikan nasional dilempar kepada mekanisme pasar guna akumulasi profit mereka.

Meskipun tidak menapikan kebutuhan mengankat isu-isu sektoral guna membangkitkan massa luas mahasiswa, akan tetapi perlu ditegaskan bahwa poros perjuangan pokok mahasiswa sekarang ini adalah anti-imperialisme atau pembebasan nasional. harus dijelaskan kepada massa luas mahasiswa, bahwa tidak ada pendidikan yang bisa diakses luas oleh seluruh rakyat, tidak ada mutu dan kualitas pendidikan, tidak ada pendidikan kerakyatan jikalau sektor pendidikan masih dikankangi oleh Imperialisme.

Oleh karena itu, gerakan mahasiswa harus menyokong sepenuh-penuhnya perjuangan pembebasan nasional. sehingga dalam kepentingan ini, beberapa isu yang merupakan program dari pembebasan nasional dapat dimengerti dan dipahami oleh semua massa mahasiswa dan rakyat 

Tuntutan Nasionalisasi Perusahaan Pertambangan Asing

Syarat bebas bagi perkembangan ekonomi nasional adalah perkembangan tenaga-tenaga produktif (teknik produksi dan sumber daya manusia). Ketika memacu pertumbuhan produksi didalam negeri, sektor Industri harus difasilitasi berkembang dan klas pekerja harus diberikan jaminan kesejahteraan berupa upah yang layak. Ini hanya akan berhasil jika seluruh kekayaan alam dan dimobilisasi demi kepentingan Industri nasional. Saat ini, usaha untuk membangun dan memperkuat Industri dalam negeri berhadapan dengan serbuan ekonomi kaum Imperialis. Imperialisme yang berwatak monopoli menghendaki penguasaan sumber bahan baku dan material milik negara-negara dunia ketiga, mengusai perdagangan komoditi dan pasar dunia ketiga, dan mengusai massa pekerja kita guna memperbesar akumulasi profit (laba) mereka.

Imperialisme yang berwatak monopoli telah menempatkan negara-negara bangsa (nation) yang terbelakang sebagai sumber penghisapan dan sasaran eksploitasi. Dalam derajat tertentu, hal tersebut memicu lahirnya gerakan pembebasan nasional, yang kadang diikuti bahkan dipimpin dengan bersemangat oleh borjuasi nasional yang tersingkirkan pula oleh Imperialisme.  borjuis membutuhkan “nation” sebagai benteng membangun dan menata modalnya dalam tahap awal.
Tidak akan ada kesempatan membangun ekonomi nasional jikalau susunan ekonomi Imperialis masih mendominasi. Harus ada upaya untuk merebut kembali semua sumber daya alam kita yang sekarang dikuasai oleh pihak asing. Sektor energi kita yang cukup vital, sekitar 80% dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing, demikian pula dengan mineral dan lain-lain. Akibat pengusahaan asing terhadap sumber-sumber energi dan mineral menyebabkan Industri dalam negeri berjalan kearah kolaps.  Tindakan pertama yang seharusnya dilakukan untuk menyelamatkan ekonomi nasional dan menciptakan basis industrialisasi nasional adalah melancarkan pengambil-alihan (nasionalisasi) terhadap perusahaan pertambangan asing, kemudian dilanjutkan kepada perusahaan asing vital lainnya. Sehingga nasionalisasi terhadap perusahaan tambang asing tidak dapat ditunda-tunda lagi. Nasionalisasi harus ditempatkan sebagai bagian dari perjuangan menegakkan martabat dan kedaulatan bangsa, dimana bangsa indonesia memiliki posisi setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia, termasuk korporasi asing.

Penghapusan Utang Luar Negeri

Utang merupakan jerat yang diikatkan kepada leher rakyat dunia ketiga guna memaksa mereka menjalankan kewajiban yang telah di tetapkan dalam perjanjian. Sejarah utang dalam perekonomian Indonesia sebagian merupakan warisan kolonialisme (Konferensi Meja Bundar), dibawah orde baru, kemudian semakin diperkuat lewat kerjasama dengan IMF setelah reformasi. dan Saat ini di kepemimpinan JOKOWI JK , estimasi  utang luar negeri kita 2016

1)                     Singapura (US$ 54,98 miliar), turun 9,43%
2)                     Jepang (US$ 32,33 miliar), naik 0,69%
3)                     China (US$ 13,91 miliar), naik 59,05%
4)                     AS (US$ 10,05 miliar), turun 6,65%
5)                     Belanda (US$ 9,96 miliar),

Industrialisasi Nasional

Industri didalam negeri tidak pernah dikembangkan guna memenuhi kesejahteraan rakyat. Karena sepenuhnya pengembangan Industri didalam negeri disesuaikan dengan kepentingan perluasan dan ekspansi kapital sebagai kelanjutan dari ekonomi kolonial yang sempat terinterupsi di era Soekarno. Kapitalisme monopoli yang tumbuh menggantikan kompetisi bebas mencaplok kapital kecil dan domestic, sehingga kapital domestic (dalam negeri) buat benar-benar bergantung pada kapital asing. Tergantung dalam hal permodalan, bahan baku, teknologi, sampai dengan pasar. Ketergantungan industri dalam negeri menyebabkan produktifitas nasional tidak berkembang maju, tidak juga memprogressifkan hubungan-hubungan produksi sehingga melahirkan sebuah relasi produksi yang bisa memenuhi kesejahteraan rakyat.

Industri dalam negeri tidak memili basis Industri dasar yang kuat. Kebanyakan Industri yang berdiri merupakan industri rakitan.  Ciri lain industri yang tumbuh adalah rendah teknologi sehingga, tidak membutuhkan tenaga kerja yang berketerampilan. Rendahnya kapasitas Inudstri dalam negeri dan sepenuhnya sangat tergantung kepada asing menyebabkan nilai tambah yang dihasilkannya cukup kecil. Hal itu berdampak pada rendahnya upah dan kesejahteraan para pekerja.

Program Industrialisasi nasional dimaksudkan untuk memobilisasi seluruh sumber daya (sumber daya alam, tekhnologi, dan SDM) untuk membangun dan memperkuat industri dalam negeri; industri minyak, petrokimia, besi dan baja, sintetis, dll.

Perjuangan Mahasiswa dan Front Persatuan Nasional

Perjuangan anti Imperialisme akan bermuara pada “kemenangan”, jika gerakan mahasiswa bisa menerapkan politik persatuan yang tepat. Politik persatuan disini adalah prinsip pengakumulasian kekuatan massa dan dukungan massa rakyat terhadap tahapan perjuangan yang berada didepan mata. Didalam menjalankan persatuan, prinsip utamanya adalah memperlebar kawan dan mengisolasi musuh dengan tidak menanggalkan independensi politik kita . Ketika berpraktek, tidak jarang kita menemukan politik persatuan yang kaku, reaksioner dan merugikan perjuangan secara umum. Banyak yang menyerukan persatuan dalam seruan-seruan politik, tetapi menerapkan persyaratan (kesepakatan) yang terlampau ketat sehingga hasilnya persatuan minoritas kecil (sekte). Tipe politik persatuan seperti ini dikatakan sebagai “politik pintu tertutup”.

Imperialisme berkuasa dengan mulus berkat kemampuannya membangun kekuasaan politik dinegara-negara dunia ketiga. Dibelahan dunia ketiga, tersebar pemimpin-pemimpin politik yang hidup dari “pundi-pundi” sebagai hadian modal asing atas jasanya “membuka jalan terhadap imperialisme. dan menyerahkan kedaulatan nasional secara bulat-bulat kepada modal asing.

Rejim yang berkuasa sekarang, ataupun rejim-rejim sesudahnya jikalau tetap menjadi “pelayan” modal asing, merupakan musuh rakyat Indonesia didalam negeri. Perjuangan anti-imperialisme harus menyingkirkan rejim-rejim “pesanan asing” di tahap pertama, kemudian dilanjutkan dengan memblokade semua kepentingan asing didalam negeri. Sehingga, perjuangan anti-imperialisme haruslah mewujudkan sebuah pemerintahan yang berdasarkan pancasila dan hakikatnya , yang menyingkirkan semua praktek imperialisme baik dilapangan ekonomi, politik, ataupun budaya.

www.kibarmaluku.blogspot.com

MEMORI KIBAR MALUKU 2016

TEMU KANGEN ANGGOTA KOMISI 3 DPR RI

 IBU ROHANI VANATH 

BERSAMA DPD LSM KIBAR MALUKU

AUDIENCE RESMI TENTANG KUR

 BERSAMA BRI 1 AMBON

AUDIENCE BERSAMA KADIS PERTANIAN MALUKU

Audience bersama kesbangpol dan wakil gubernur maluku

koordinasi kerja sama dengan menejer KAROKE NAV

SILATURAHMI BERSAMA KETUA DAN PENGURUS DPC BURU

AUDIENCE PERSOALAN PENDIDIKAN MALUKU

BERSAMA SEKDINAS PENDIDIKAN MALUKU

SILATURAHMI BERSAMA KEPALA KETAHANAN PANGAN MALUKU

AUDIENCE PERSOAALAN SOSIAL DI MALUKU BERSAMA 

DINAS SOIAL MALUKU

HADIRI ACARA WISUDAH PENGURUS DPD KIBAR MALUKU

DISKUSI SAVE LIMBAH B3 BERSAMA LSM KALESANG MALUKU

GUBERNUR MALUKU Ir. Said Assagaf.

DI NILAI LEMAH DALAM MEMPERJUANGKAN LUMBUNG IKAN NASIONAL DAN PROVINSI KELPULAUAN,

Dua agenda rakyat yang tidak mampu di perjuangkan oleh gubernur maluku hingga saat ini dan Kami menilai kinerja gubernur maluku lebih fokus pada kerja evoria semata dan cenderung memperjuangkan hal hal yang tidak subtansi , apa sebenarnya keberhasilan beliau sebagai gubernur maluku, ini harus di pertanyakan.,..!

Seharusnya beliau merupakan orang yang tahu benar apa yang menjadi hajat Rakyat Maluku karena dia merupakan orang lama di kantor itu ,, sejak awal karirnyapun di mulai di situ sebagai kepala pembangunan dan meningkat naik menjadi Sekda Maluku beberapa tahun dan setelah itu menjadi Wakil Gubernur Maluku dan hingga saat ini menjadi Gubernur Maluku, masa harus biasa biasa saja dalam membangun maluku...

Itu namanya tidak bekerja alias tidak berjuang Karena saat ini kita tahu benar kondisi rakyat kita saat ini berada di bawah garis kemiskinan sehingga kita di daulatkan sebagai provinsi ke 4 termiskin di indonesia, apa memang sengaja kondisi ini di biarkan sehingga orang maluku tidak boleh sejahtera daerahnya sendiri..

Olehnya itu kami DPD KIBAR MALUKU yang merasa aneh dengan ini perlu kami pertanyakan kepada Gubernur Maluku sebagai pemangku kebijakan serta katanya bapak pembangunan di Maluku yang sudah berhasil meraih predikat WDP di periode ini bahwa Apa saja kinerja pak Gubernur sehingga LIN dan Provinsi Kepulauan belum juga terrealisasi.. apakah pak Gubernur tak mampu memperjuangkannya..

Kami mintakan kepadamu pak Gubernur untuk bisa menjelaskan tentang Renstra Pembangunan maluku di Periode mu ini. Mungkin saja maluku tidak maju karna renstramu yang tidak bagus ...

Karna bicara tentang rencana strategis pembangunan  suatu daerah harus di dasarkan pada kebutuhan mendesak rakyat di daerah itu. Dan ini tidak nampak jelas kita liuhat kemajuan yang terjadi dimaluku saat ini dan apabila  maluku sudah maju mungkin saat ini kita tidak menyandang gelar termiskin ke 4 di indonesia

Saran kami kalo sudah tak sanggup membangun maluku mending mundur saja dan menyerhkan tampuk kepemimpinan kepada yang ikhlas membangun maluku,namun jika masih merasa mampu maka tolong berjuang untuk rakyat maluku dengan menyediakan hak mendasar rakyat maluku sebagai berikut  :

1. lapangan kerja yang layak bagi rakyat, buru tani nelayan dan rakyat miskin maluku

2. kesehatan gratis tanpa pugut biaya apapun dari rakyat maluku 1 % pun.

3. pendidikan gratis bagi anak rakyat miskin, buruh tani nelayan dan para pekerja.

4 .perumahan yang layak bagi buruh, tani ,nelayan dan rakyat miskin maluku.

jika ini bisa di laksanakan oleh pak gubernur maluku maka dunia akan mengaggumimu dan akan belajar padamu pak Gubernur .

KIBAR BERGERAK

DAERAH WISATA  PALING MENARIK DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU

DANAU INDAH SOLI DI KEPULAUAN AMARSEKARU.

KECAMATAN PULAU GOROM.KABUPATEN SBT. PROVINSI MALUKU

TANJUNG KELWIGA  

 TELUK DALAM AIR HIJAU DI KEPULAUAN KESIUI.

KECAMATAN WAKATE KABUPATEN SBT. PROVINSI MALUKU

TELUK DALAM KELFURA  DAN KECAMATAN TERAPUNG 

DI SERAM TIMUR.

KABUPATEN SBT. PROVINSI MALUKU

PUSARAN AIR/PERTEMUAN ARUS SELAT WATBELA

DAN PUNCAK GUNUNG UTT BAYOI DI UJUNG PULAU KESIUI.KECMATAN WAKATE.KABUPATEN SBT. PROVINSI MALUKU

PEMANDANGAN LAUT TANJUNG WATMANUK DI KEPULAUWAN WATUBELA

KECMATAN WAKATE.KABUPATEN SBT. PROVINSI MALUKU

TAMAN LUMBA-LUMBA DI TEBING LAUT LAHEMA

PULAU WATUBELA KEC. WAKATE. KABUPATEN SBT. PROVINSI MALUKU

  PULAU BAIS DI  KECAMATAN BULA

KABUPATEN SBT. PROVINSI MALUKU

  

( Suber data : Rakyat Kreatif SBT )

Perencanaan Pariwisata Kepulauan Watubela Kesui Kabupaten Seram Bagian Timur . maluku

PRENCANAAN LOKASI WISATA YANG AKAN DI GARAP OLEH INVESTOR PARIWISATA

DI KEPULAUAN WATUBELA KESUI

MASYARAKAT PESISIR BERDAYA

 ( OLEH  : MARTHO ZAINI WARAT)

Saat ini banyak program pemberdayaan yang menklaim sebagai program yang berdasar kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat (bottom up), tapi ironisnya masyarakat tetap saja tidak merasa memiliki akan program-program tersebut sehingga tidak aneh banyak program yang hanya seumur masa proyek dan berakhir tanpa dampak berarti bagi kehidupan masyarakat. 

Pertanyaan kemudian muncul apakah konsep pemberdayaan yang salah atau pemberdayaan dijadikan alat untuk mencapai tujuan tertentu dari segolongan orang?

Memberdayakan masyarakat pesisir berarti menciptakan peluang bagi masyarakat pesisir untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Memberdayakan masyarakat pesisir tidaklah seperti memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, karena didalam habitat pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan masayarakat diantaranya:

1. Masyarakat nelayan tangkap, adalah kelompok masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut.  Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional.  Keduanya kelompok ini dapat dibedakan dari jenis kapal/peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapannya.

2.  Masyarakat nelayan pengumpul/bakul, adalah kelompok masyarakt pesisir yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan.  Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun dari sisa ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke masyarakat sekitarnya atau dibawah ke pasar-pasar lokal.  Umumnya yang menjadi pengumpul ini adalah kelompok masyarakat pesisir perempuan.

3.  Masayarakat nelayan buruh, adalah kelompok masyarakat nelayan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir. Ciri dari mereka dapat terlihat dari kemiskinan yang selalu membelenggu kehidupan mereka, mereka tidak memiliki modal atau peralatan yang memadai untuk usaha produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai buruh/anak buah kapal (ABK) pada kapal-kapal juragan dengan penghasilan yang minim.

4.  Masyarakat nelayan tambak, masyarakat nelayan pengolah, dan kelompok masyarakat nelayan buruh.  

Setiap kelompok masyarakat tersebut haruslah mendapat penanganan dan perlakuan khusus sesuai dengan kelompok, usaha, dan aktivitas ekonomi mereka.  Pemberdayaan masyarakat tangkap minsalnya, mereka membutukan sarana penangkapan dan kepastian wilayah tangkap. Berbeda dengan kelompok masyarakat tambak, yang mereka butuhkan adalah modal kerja dan modal investasi, begitu juga untuk kelompok masyarakat pengolah dan buruh.  Kebutuhan setiap kelompok yang berbeda tersebut, menunjukkan keanekaragaman pola pemberdayaan yang akan diterapkan untuk setiap kelompok tersebut.

Dengan demikian program pemberdayaan untuk masyarakat pesisir haruslah dirancang dengan sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompk dengan kelompok lainnya apalagi antara satu daerah dengan daerah pesisir lainnya.  Pemberdayaan masyarakat pesisir haruslah bersifat bottom up dan open menu, namun yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri yang harus langsung menyentuh kelompok masyarakat sasaran. Persoalan yang mungkin harus dijawab adalah:  Bagaimana memberdayakannya?

Banyak sudah program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP).  Pada intinya program ini dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

(a)     Kelembagaan. Bahwa untuk memperkuat posisi tawar masyarakat, mereka haruslah terhimpun dalam suatu kelembagaan yang kokoh, sehingga segala aspirasi dan tuntutan mereka dapat disalurkan secara baik. Kelembagaan ini juga dapat menjadi penghubung (intermediate) antara pemerintah dan swasta. Selain itu kelembagaan ini juga dapat menjadi suatu forum untuk menjamin terjadinya perguliran dana produktif diantara kelompok lainnya.

(b)     Pendampingan. Keberadaan pendamping memang dirasakan sangat dibutuhkan dalam setiap program pemberdayaan. Masyarakat belum dapat berjalan sendiri mungkin karena kekurangtauan, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan yang rendah, atau mungkin masih kuatnya tingkat ketergantungan mereka karena belum pulihnya rasa percaya diri mereka akibat paradigma-paradigma pembangunan masa lalu.  Terlepas dari itu semua, peran pendamping sangatlah vital terutama mendapingi masyarakat menjalankan aktivitas usahanya. Namun yang terpenting dari pendampingan ini adalah menempatkan orang yang tepat pada kelompok yang tepat pula.

Dana Usaha Produktif Bergulir. Pada program PEMP juga disediakan dana untuk mengembangkan usaha-usaha produktif yang menjadi pilihan dari masyarakat itu sendiri. Setelah kelompok pemanfaat dana tersebut berhasil, mereka harus menyisihkan keuntungannya untuk digulirkan kepada kelompok masyarakat lain yang membutuhkannya.  Pengaturan pergulirannya akan disepakati di dalam forum atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sendiri dengan fasilitasi pemerintah setempat dan tenaga pendamping